SELAMAT DATANG

Assalamu’ alaikum Wr Wb…

Selamat datang di website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa. Website sebagai salah satu media informasi, diharapkan menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif dan efisien antara pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (civil society). Melalui media ini, kami berharap dapat menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kalangan dunia usaha (penanam modal / investor) dan masyarakat pada umumnya mengenai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Kabupaten Gowa sebagai daerah tujuan investasi, serta beragam informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal (investasi).

Bagi kalangan dunia usaha, kami berharap informasi yang kami sajikan kiranya dapat menjadi referensi dalam setiap pengambilan keputusan baik sebelum berinvestasi, pada saat berinvestasi maupun setelah berinvestasi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini diharapkan memberikan dampak positif dalam berbagai bidang termasuk bidang penanaman modal (investasi). Dan bagi masyarakat, kami berharap media ini dapat menjadi sarana komunikasi yang konstruktif dan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Gowa. Sehingga investasi dapat berkembang di Kabupaten Gowa, dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Investor dan masyarakat pada umumnya saat ini senantiasa diberikan kemudahan dalam melakukan proses pengurusan perizinan dan berinvestasi di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, ditilik dari sejarah awal berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa didasari oleh niat baik Pemerintah kabupaten Gowa untuk memberikan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan pelayanan perizinan yang maksimal, yang pembentukannya di dasari dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.

(*)