1. Hak Kekayaan Intelektual.
2. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:
   a. Nama dan alamat para pihak;
   b. Jenis HKI;
   c. Kegiatan usaha;
   d. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;
   e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
   f. Wilayah usaha;
   g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba;
   h. Tata cara pembayaran imbalan;
   i. Penyelesaian sengketa;
   j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;
   k. Jaminan;
   l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.
3. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
4. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:
   a. Data identitas Pemberi Waralaba;
   b. Legalitas Usaha
   c. Sejarah Kegiatan usahanya;
   d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
   e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
   f. Jumlah Tempat Usaha;
   g. Daftar Penerima Waralaba;
   h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba;
5. Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gowa

*) Dokumen di upload pada Aplikasi OSS

1. Kunjungi halaman website oss.go.id lalu pilih Daftar setelah mendapatkan user password lalu;
2. Pemohon masuk ke aplikasi oss.go.id dengan menggunakan user dan password;
3. Terbitkan Dokumen NIB;
4. Pilih menu PB-UMKU> Permohonan Baru atau Perpanjangan (bagi sudah terbit melalui oss)> Pilih kode kbli > Proses Perizinan UMKU;
5. Unggah jenis persyaratan yang telah disiapkan;
6. Setelah semua selesai di unggah, maka permohonan akan terkirim ke instansi teknis dan dpmptsp gowa;
7. Instansi teknis melakukan verifikasi permohonan berupa Persetujuan Persyaratan, Perbaikan Persyaratan atau Penolakan;
8. Apabila persyaratan disetujui maka Dpmptsp Gowa melakukan persetujuan Dokumen;
9. Pemohon mengunduh secara mandiri Dokumen Sertifikat atau Izin UMKU melalui akun oss.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Tidak dipungut biaya

20 Hari

Ketentuan Layanan

• Setiap permohonan pendaftaran diaplikasi harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan;
• Jangka waktu penyelesaian tidak dihitung apabila terjadi gangguan teknis, data kurang lengkap, data tidak sesuai, dan penolakan persyaratan;
• Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin. Terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku;
• silahkan kunjungi kantor mpp gowa lantai 3, apabila ada keterlambatan verifikasi.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)